“Tingkat partisipasi publik akan mengalami peningkatan apabila sejumlah faktor penunjang diantaranya media massa mampu mensosialisasikan proses pelaksanaan Pilgub Jabar dari setiap tahapan. Dan diharapkan melalui pemberitaan media massa memberitakan pemahaman bagi masyarakat terkait pesta demokrasi,” terang Yayat saat menjadi narasumber dalam Workshop PJI Jabar dengan tema "Netralitas Media dalam Pilgub Jabar" di Grand Hotel Preanger, Sabtu (29/12).
Yayat menambahkan, berdasarkan kajian tesis yang dilakukannya, peran media massa mampu mempengaruhi pemahaman masyarakat. Bahykan peran media massa dalam mempengaruhi tindakan dan perilaku masyarakat bisa mencapai 50 persen lebih.
“Untuk itu, saya mengajak semua media untuk ikut membentuk citra positif terhadap pelaksanaan pilgub," tambahnya.
Pada Pilgub Jabar 2009 lalu, lanjutnya, angka partisipasi masyarakat dalam memilih mencapai 65%. Untuk itu, pihaknya menargetkan adanya peningkatan pemilih pada saat pencoblosan Pilgub Jabar, 24 Februari 2013 mendatang.
“Dengan capaian angka pemilih pada Pilgub lalu, saya secara pribadi berharap ada peningkatan pemilih. Minimal bisa mencapai 75%, syukur-syukur kalau mencapai angka 80%,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI), Imam Prihadiyoko berharap peran seorang jurnalis dalam perhelatan pesta demokrasi bisa tetap menjaga netralitasnya dengan berpijak pada obyektifitas dan data valid.
Menyajikan informasi secara utuh harus menjadi prioritas para jurnalis saat menyampaikan pemberitaan terkait Pilgub Jabar 2013. Penulisan tentang sosok calon tertentu harus proporsional dan tidak berlebihan.
"Wartawan itu tugasnya mencari kebenaran. Kebenarannya tentu saja mendapatkan informasi dan menyajikan apa adanya yang berpijak pada fakta dan data," kata Imam.
Hal senada diungkapkan, akademisi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, Suwandi Sumartias. Menurutnya, sejauh ini media massa masih dalam posisi on the track dalam pemberitaan Pilgub Jabar. Meski demikian, tidak sedikit media yang berafiliasi dengan partai politik karena intruksi langsung sang pemilik modal. Pasalnya, kepemilikan tunggal media oleh para politisi akan mendorong semakin mudahnya media menjadi mesin politik dalam membangun pencitraan.
"Tarik ulur kepentingan antara politik praktis, bisnis dan idealisme pers terus menjadi perdebatan dan menjadi perjuangan sampai saat ini. Jadi memang posisi media cukup sulit untuk netral dalam sebuah pesta demokrasi. Meski media massa sendiri bisa menolak intervensi maupun ikut campur politik dalam pemberitaannya," tandas Suwandi.
0 comments:
Post a Comment